JAKARTA - Percepatan ekonomi nasional di situasi pandemi Covid-19 masih berlanjut, program bantuan sosial tunai (BST) diputuskan pemerintah untuk kembali dilanjutkan hingga April 2021. Adapun target penerima juga bertambah menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan.
Ketua Satgas BST PT Pos Indonesia (Persero), Haris, mengatakan, bantuan tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban para KPM di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19. Terutama bagi kelompok miskin dan rentan sehingga kebutuhan dasar bisa dipenuhi
"Anggaran yang kita terima untuk menyukseskan program BST ini sekitar Rp 12 triliun. Pelaksanaan program BST tahun 2021 juga beriringan dengan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)," kata Haris dalam pernyataan resmi, Selasa (16/3).
Terkait strategi pendistribusian, Haris menjelaskan, Pos Indonesia sudah melaksanakannya dengan sistem otomatisasi dengan penggunaan perangkat lunak. Dengan begitu, data penerima bisa langsung menyesuaikan dengan data yang diberikan kemensos.
"Oleh karena itu, kami menyiapkan dengan baik dan meningkatkan tingkat akurasi data. Teknologi digunakan meningkatkan akurasi dan ketepatan target pendistribusian. Apalagi sekarang komando langsung di bawah Menteri Sosial," katanya.
Haris mencontohkan seperti misalnya di wilayah Jakarta, Pos Indonesia memverifikasi data dengan mengantar langsung ke tempat tinggal KPM. Hal itu, kata dia, sebagai upaya serius perseroan untuk membantu perbaikan data.
Adapun untuk di luar wilayah Jakarta, penyaluran dilakukan dengan tiga pola, yakni di kantor Pos Indonesia, diantar langsung ke rumah KPM khusus untuk lansia, sedang sakit, dan difabel, serta melalui komunitas.
Kendati demikian, ia menilai optimalisasi jaringan logistik yang dimiliki Pos Indonesia tidak lengkap tanpa mengintegrasikan pengukuran dan analisis. Oleh karena itu, pihaknya juga tengah mencoba menerapkan strategi baru dalam sistem untuk perlu mengukur hasilnya.
"Ini penting karena mengisyaratkan keberhasilan atau kegagalan strategi penyaluran bantuan ke seluruh wilayah Indonesia," katanya.
