JAKARTA - Atensi besar yang diberikan pemerintah terkait kasus pembunuhan Birgadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, ternyata ada maksud politik di baliknya.
Bahkan Presiden Jokowi sampai tiga kali berbicara agar kasus yang penuh misteri itu dibuka setransparan mungkin.
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan, ada faktor penting yang dipertarukan dari kasus pembunuhan Brigadir J.
Faktor tersebut adalah kepercayaan publik terhadap Polri.
Pasalnya, segala yang terjadi pada kasus Brigadir J melibatkan unsur kepolisian.
Korbannya adalah polisi, ajudan dari seorang Irjen Ferdy Sambo yang saat itu adalah Kadiv Propam.
Pembunuhan pun terjadi di rumah dinas Kadiv Propam, Kompleks Polri, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022) silam.
Jika kasus Brigadir J ini tidak berhasil terungkap, maka nama baik Polri tak akan lagi diindahkan masyarakat.
"Ya kita berharap begitu, karena ini mau Pemilu. Ingat lho, Bulan Mei 2023, sembilan bulan dari sekarang, itu sudah akan mulai pencalonan presiden, kemudian partai yang boleh mencalonkan atau tidak, itu."
"Kalau menyelesaikan yang kaya gini aja enggak bisa, enggak akan bisa menyelesaikan keributan pemilu itu," kata Mahfud MD di Kompas Petang, Kompas TV, Minggu (7/8/2022).
Mahfud MD tidak ingin kasus di tubuh Polri ini bisa mempengaruhi kepentingan politik pemerintah dalam menggelar Pemilu 2024.
"Ini harus diselesaikan agar semua berjalan baik pada tahun politik," kata Mahfud MD.
"Memang harus cepat, ini sudah tahun politik, tidak bisa ditunda lagi," pungkasnya.