Kasus tertangkapnya Irjen. Pol. Teddy Minahasa yang ditangkap karena dugaan penjualan barang bukti narkoba seberat 5 kg benar-benar membuat kaget publik. Bagaimana publik tidak kaget bahwa seorang petinggi Polri yang baru saja ditunjuk menduduki jabatan prestisius dengan tugas besar yaitu mengusut tuntas Kasus Kanjuruhan Disaster 2, ditangkap oleh Divpropam Polri karena diduga menjual 5 kg narkoba.
Rating kepercayaan publik kepada Polri terjun bebas akibat tiga kasus luar biasa, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo, kasus tragedi Kanjuruhan Disaster 2 dan isu konsorsium 303 judi online. Kini, reputasi Polri makin hancur akibat kasus narkoba Teddy Minahasa. Akibatnya, publik semakin sulit bahkan sudah tidak percaya pada kemampuan dan kinerja Polri.
Kondisi ini sudah sangat tidak baik. Buruknya kondisi internal Polri bisa jadi merembet kemana-mana, misalnya menimbulkan kemarahan publik, menurunkan moral anggota Polri yang berdedikasi dan berkinerja baik, hingga merusak reputasi presiden dan negara.
"Kalau sudah begini, saya menyarankan agar Kapolri Jendral Listyo Sigit segera mengundurkan diri. Dua kasus yang disebabkan oleh internal Polri menunjukkan bahwa kekuatan Kapolri dalam memimpin institusi ini lemah dan tentu saja bikin pusing Presiden Joko Widodo," kata Maulina.
"Belum lagi pada masalah tragedi Kanjuruhan, Polri tak kunjung memutuskan siapa yang paling harus bertanggung jawab. Kapolri gagal mewujudkan motto programnya yaitu Presisi."
Menurutnya, presiden perlu sesegera mungkin menunjuk sosok yang diharapkan oleh publik dalam memimpin institusi Polri, yaitu seseorang yang memiliki komitmen kuat pada perbaikan institusi Polri, kekuatan yang optimal dalam memimpin dan terbukti tidak memiliki relasi apapun pada kelompok Ferdi Sambo.
"Presiden tidak perlu ragu mengganti kapolri karena alasan personal daripada keamanan negara menjadi taruhannya," imbuhnya.
Saat situasi krisis semakin memburuk, pergantian CEO menjadi sebuah kewajaran untuk memberikan perspektif baru dan mencegah adanya strategi yang berlebihan, karena CEO sudah merasa kewalahan dalam menghadapi krisis.
"Dalam situasi ini saya melihat, Kapolri kewalahan meskipun di depan publik dia menunjukkan bahwa dirinya tegar dan mampu menyelesaikan krisis," tambahnya.
"Reputasi polri yang telah dibangun selama ini, kini hancur lebur. Butuh 20 tahun untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik dan reputasi yang baik. Polri harus mengubah total budaya organisasinya, kualitas SDM-nya, termasuk pula komunikasi pada publiknya."
Dalam konteks komunikasi publik, Polri harus berkomunikasi secara transparan, akurat, akuntabel dan berempati. Polri harus memilih strategi komunikasi krisis "reduce offensiveness" yang mengurangi penyerangan.
"Artinya jika memang Polri melakukan kesalahan, Polri harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik. Kemudian melakukan tindakan-tindakan korektif yang berdasarkan pada penegakan hukum dan kepentingan publik," tandasnya.
